Evaluasi anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun 2019

Agustiani, Deani Indah (2021) Evaluasi anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun 2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (590kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk belanja daerah. Anggaran belanja daerah adalah suatu kewajiban perangkat daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja salah satunya adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan/program. Kegiatan dan program yang dianggarkan dari belanja langsung dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan SKPD, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Leles. Kecamatan Leles merupakan merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan kegiatan anggaran belanja langsung. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung di Kecamatan Leles tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja langsung yang masih belum optimal karena rendahnya penyerapan anggaran serta terjadi inefektivitas dalam alokasi anggaran. Anggaran belanja Kecamatan Leles perlu dievaluasi berdasarkan penerapan beberapa prinsip evaluasi dalam belanja langsung. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip efektivitas; mengetahui pelaksanaan prinsip efisiensi; mengetahui pelaksanaan prinsip kecukupan; mengetahui pelaksanaan prinsip perataan; mengetahui pelaksanaan prinsip responsivitas; mengetahui pelaksanaan prinsip ketepatan, dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Camat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, dan Bendahara. Kemudian teknik analisis data menurut Miles and Huberman dengan langkah�langkahnya yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti Menggunakan Teori William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan yang memiliki enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan evaluasi anggaran belanja di Kecamatan Leles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan prinsip efektivitas belanja langsung masih belum efektif karena terjadi hambatan-hambatan baik secara teknis maupun non-teknis; pelaksanaan prinsip efisiensi belanja langsung telah melakukan efisiensi sejak proses perencanaan serta realisasinya tidak melebihi target anggaran; pelaksanaan prinsip kecukupan belanja langsung masih belum mencapai sasaran anggaran yang telah ditargetkan dengan maksimal karena dinilai kurang efektif; pelaksanaan prinsip pemerataan belanja langsung dinilai baik dengan manfaat dari pencapaian hasil yang dirasakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan; pelaksanaan prinsip responsivitas belanja langsung dinilai baik dengan memuaskan kebutuhan masyarakat dan target yang dianggarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja; pelaksanaan prinsip ketepatan belanja langsung bahwa hasil dari pencapaian belanja langsung berguna bagi pemerintah dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi pelayanan dan tepat sasaran.

Actions (login required)

View Item