Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam Penafsiran Hukum Islam Pada Madzhab Hanafi Serta Implementasinya Bagi Penguatan Sistem Hukum Nasional

Syaripudin, Dadang (2022) Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam Penafsiran Hukum Islam Pada Madzhab Hanafi Serta Implementasinya Bagi Penguatan Sistem Hukum Nasional. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (986kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (470kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB) | Request a copy

Abstract

Perbuatan Hukum dikategorikan menjadi hak Allah dan hak hamba.Dalam formulasi jumhur fuqaha (ahl al-hadits) kedua kategori hak tersebut bersifat theosentrik. Sebaliknya, dalam formulasi madzhab Hanafi mengakui hak manusia murni, bersifat (theo-antroposentrik) dan sekalipun dikategorikan sebagai hak Allah, masih terdapat peluang untuk ditafsirkan. Sementara itu, hak dalam konsepsi HAM bersifat antroposentrik-invidualistik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis paradigma fikih-ushul fikih madzhab Hanafi; 2) membuktikan adanya implikasi formulasi hak dalam penafsiran hukum dan penerapannya di madzhab Hanafi; dan 3) merestrukturisasi formulasi tersebut untuk diimplementasikan ke dalam Sistem Hukum Nasional. Kerangka teori dalam penelitian disertasi ini : 1) Grand Theory Mashlahah sebagai tujuan hukum yang biasa digunakan dalam proses penafsiran hukum. 2) Ri`ayah al-Mashlahah atau Siayâsah Syar’iyah yang diperlukan dalam proses implementasi hukum. 3) teori aplikasi a) Kebijakan imam berdasarkan kemaslahatan, b) Ketetapan Hukum berdasarkan ada atau tidak adanya ratio legis, c) Teori Perubahan hukum berdasarkan perbedaan ruang dan waktu, d) Teori skala Prioritas kemaslahatan/kerusakan. Prosedur penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian teori hukum normatif, dengan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin, pandangan dan pemikiran yang berkembang seputar masalah yang diteliti. Bahan-bahan penelitian yang ditelusuri bersifat kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam sumber-sumber primer, skunder dan tersier. Kedua kategori hak di atas, diadaptasi dan diformulasikan oleh madzhab Hanafi di atas kerangka teologis dan karakteristik pemikiran hukum rasional. Namun rasionalitas madzhab Hanafi tidak sampai mengingkari al-Sunnah, bahkan aqwal al-shahabi pun dijadikan dalil hukum. Bukan al-Sunnah yang ditolaknya, tetapi memiliki standrad, kriteria dan parameter tersendiri. Formulasi hak Allah dan hak hamba menjadi salah satu konsep dasar pengembangan ijtihad yang efektif di madzhab Hanafi. Dengan demikian, formulasi kedua kategori hak tersebut berimplikasi pada fiqh sebagai produk penafsiran hukum dengan qawaid ushuliyah sebagai metodologinya maupun qanun, qadha’ dan fatwa sebagai produk penerapan hukum dengan qawaid fiqhiyah sebagai teori-teori aplikasinya, menjadi lebih elastis dan adaptif terhadap realitas diruang waktu yang berbeda. Untuk itu kategorisasi tersebut, perlu direstrukturalisasi dengan menganalisis berbagai unsur pembentuknya, menjadi formulasi integralis-holistik yang mengakui alam sebagai subjek hak dan mereposisi hak manusia yang bersifat umum pada kategori hak manusia. Dengan demikian, formulasi baru dapat dijadikan konsep dasar pengembangan hukum Islam yang lebih elastis dan akomodatif lagi sehingga peluangnya untuk diimplementasikan dalam penguatan sistem hukum nasional menjadi lebih terbuka lagi. Hukum Islam -- dalam ketiga kategori hak Allah, manusia dan alam dalam formulasi baru – bersama-sama sub sistem hukum lainnya, secara bertahap dapat diintegrasikan dalam Sistem Hukum Nasional.

Actions (login required)

View Item