Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg dihubungkan dengan Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Alfikri, Muhammad Maulana (2022) Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg dihubungkan dengan Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (23kB)
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (375kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai putusan Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dengan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan divonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang seharusnya terdakwa dapat dijatuhi dengan pidana rehabilitasi berdasarkan pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa didakwa dengan Pasal 127 (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur terkait pidana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perkara Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika. Kedua analisis terhadap Putusan hakim terkait penerapan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam Putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg yang tidak memberikan vonis rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika. Tindak pidana Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang di tentukan dalam Undang-undang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Norma-norma yang ada dalam masyarkat. Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode ini memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan objek yang dikaji. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pelaku tindak pidana narkotika harus diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sanksi tersebut bukan merupakan balas dendam atas apa yang diperbuat, melainkan untuk terciptanya keadilan di dalam hukum. Hasil penelitian menunjukan Untuk memberikan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim memerlukan adanya hasil assessment atau keterangan dari pihak dokter, polisi, maupun kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan tindakan rehabilitasi. hal tersebut diperlukan agar dijadikan bahan di persidangan oleh hakim. Tanpa adanya assessment kecil kemungkinnya bahwa terdakwa mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan putusan Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang tidak memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri karna tidak adanya assessmentyang menyatakan bahwa terdakwa perlu diberikan tindakan rehabilitasi.

Available Versions of this Item

• Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg dihubungkan dengan Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (deposited 17 May 2022 01:58) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item