Rahman, Ahmad Haikal and Amirudin, Ma'ruf (2022) Perkawinan di luar administrasi pemerintah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung. (Unpublished)
|
Text (ARTIKEL)
PERKAWINAN DILUAR ADMINISTRASI PEMERINTAH.pdf Download (153kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan di luar administrasi pemerintah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan tersebut biasa disebut dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akta autentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak istri, anak dan keluarga lainnya dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akta kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Administrasi; Pencatatan; Pemerintah; Akta |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam System of Government and States Private Law > Domestic Relations, Family Law, Marriage |
| Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Keluarga |
| Depositing User: | Ahmad Haikal Rahman |
| Date Deposited: | 14 Jul 2022 01:21 |
| Last Modified: | 14 Jul 2022 01:21 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/53182 |
Actions (login required)
 |
View Item |
