Kebijakan transportasi Haji masa kolonial Belanda (1825-1893)

Utami, Windy Puteri (2022) Kebijakan transportasi Haji masa kolonial Belanda (1825-1893). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (201kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy

Abstract

Perjalanan haji Indonesia pada masa kolonial Belanda tidaklah semudah perjalanan haji zaman sekarang. Dahulu untuk sampai ke Mekkah, jemaah haji Indonesia harus berlayar menggunakan kapal laut sampai berbulan-bulan. Selain itu banyak rintangan yang harus dihadapi oleh jemaah haji, karena tidak menutup kemungkinan adanya pencuri dan penyakit menular. Akan tetapi, semangat berhaji umat Islam tidak luntur begitu saja. Pada abad ke-19, jumlah jemaah haji Indonesia justru terus meningkat. Pemerintah kolonial Belanda yang pada abad ke-19 masih berkuasa di Indonesia kemudian mengkhawatirkan adanya ideologi yang mempengaruhi jemaah haji Indonesia untuk melawan penjajah dan munculnya gagasan akan kemerdekaan. Maka dari itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai upaya mengatur dan mengawasi para jemaah haji agar keamanan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tetap terjaga. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan perjalanan haji di Nusantara pada masa kolonial Belanda? Kedua, bagaimana kebijakan transportasi haji yang diatur oleh Pemerintah Hindia-Belanda? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan perjalanan haji di Nusantara dan kebijakan transportasi haji yang diatur oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu metode yang digunakan sebagai pedoman dalam rekonstruksi peristiwa di masa lampau. Metode penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perjalanan haji Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya hubungan antara Bangsa Arab dan Indonesia. Hubungan di antara keduanya terjadi karena adanya pelayaran, perdagangan serta islamisasi yang berkembang di Indonesia. Pada abad ke-16, kebanyakan jemaah yang pergi berhaji adalah dari kalangan pedagang dan utusan dari kesultanan Islam. Pada abad ke-17, kebanyakan jemaah yang pergi berhaji adalah orang-orang yang akan menuntut ilmu dan belajar di Mekkah. Barulah pada abad ke-19 para jemaah haji berangkat ke Mekkah karena murni ingin berhaji saja. Saat itu, Belanda juga telah bekerjasama dengan tiga perusahaan pelayaran pemberangkatan jemaah haji yaitu Rotterdamsche Lloyd, Stoomvaartmaatschappij Nederland, dan Stoomvaartmaatschappij Oceaan yang juga dikenal dengan “Kongsi Tiga”. Kedua, karena terus meningkatnya jumlah jemaah haji maka pemerintah kolonial Belanda membuat beberapa kebijakan yang mengatur tentang ibadah haji, dalam tulisan ini kebijakan yang akan dibahas adalah kebijakan mengenai transportasi haji. Selain itu terdapat tokoh-tokoh yang ada di balik pembuatan kebijakan ibadah haji ini seperti Gubernur Jenderal, Snouck Hurgronje sebagai Penasihat Urusan Arab dan Pribumi, Residen, dan Konsulat Belanda di Jeddah. Tujuan dari kebijakan ini sejatinya dilakukan demi keuntungan sistem monopoli kompeni dan ambisinya untuk menguasai Hindia Belanda dan semua pengapalan.

Actions (login required)

View Item