Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pasal 480 KUHP Juncto pasal 53 huruf C undang-undang minyak gas bumi nomor 22 tahun 2001 hasil penimbunan : Studi kasus di Kepolisisan Resort Kota Besar Bandung

Agustira, Dodih (2019) Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pasal 480 KUHP Juncto pasal 53 huruf C undang-undang minyak gas bumi nomor 22 tahun 2001 hasil penimbunan : Studi kasus di Kepolisisan Resort Kota Besar Bandung. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text COVER DITA 1.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK dodi.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text bab 1 DODI.pdf Download (496kB) | Preview
	Text bab 2 .pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text BAB_III_BBM.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy
	Text BAB IV baru.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA DODI.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB) | Request a copy

Abstract

Bahan Bakar Minyak atau yang lebih dikenal dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi. BBM merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki berbagai dampak kepada masyarakat, salah satunya adalah muncul kasus penimbunan BBM oleh para spekulan dengan tujuan meraih keuntungan finansial pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana atas penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, untuk mengetahui kendala penegakan hukum tindak pidana penyalahgungaan Bahan Bakar Minyak dan untuk mengetahui upaya penanggulangan Bahan Bakar Minyak. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, pada dasarnya masyarakat indonesia harus mendapat perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak khususnya di daerah Polresatabes Kota Bandung ,maka untuk mewujudkan dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Bumi Pasal 53 huruf C dan 480 KUHP. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis ,yaitu menghubungkan peraturan perundang-undangan positif. metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Porlestabes Bandung belum berjalan baik dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya itu sendiri Polrestabes menerapkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi. Faktor penegak hukumnya polrestabes masih terus meningkatkan kinerjanya dengan sering melakukan patroli. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih kurang karena terbatasnya alat yang memadai.Faktor masyarakat masih banyak yang menyimpang dalam kehidupan yang di atur oleh norma untuk berbuat dan berperilaku dengan benar. Faktor kebudayaan perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya.

Actions (login required)

View Item