Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Fauzyah, Fuzzy (2022) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (595kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy

Abstract

Fuzzy Fauzyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Banyaknya jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan data KPAI data yang ditemukan adanya peningkatan sebesar 120% pada tahun 2019-2020, dalam peningkatan tersebut apakah sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda lima miliar rupiah belum memadai sehingga pelaku kejahatan terhadap anak terus meningkat bahkan tidak ada efek jera terhadap pelaku terkait kejahatan kekerasan seksual tersebut. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menyikapi kejahatan kekerasan seksual yang terus ada dan bertambah setiap tahunnya dimana Sistem Peradilan Pidana ini merupakan upaya dalam menanggulangi serta pengendalian kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk menganalisis penerapan sanski pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kerangka pemikiran dalam penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. Berpijak pada teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Pemidanaan dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana, Teori Perlindungan Anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer juga sekunder, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data menggunkana studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP Pasal 289 KUHP, hukum bagi pelaku telah ada akan tetapi kasus kekerasan anak terus ada di lingkungan masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur dengan sanksi yang seberat-beratnya namun belum membawa efek jera bagi para pelaku. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana terutama oleh pihak penyidik dan penuntutan hingga putusan dalam proses penanganan terhadap kasus kejahatan kekerasan seksual sudah sejalan dengan peraturan yang ada namun memang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan tersebut seperti kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar. Dalam penangannya sendiri oleh lembaga LPAI lembaga tersebut hanya bertugas pendampingi dan melindungi korban dari proses peradilan yang sedang berjalan.

Actions (login required)

View Item