Pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Kamaludin, Yahdi (2017) Pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ikhtisar.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (444kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penetapan dispensasi perkawinan No: 0232/Pdt.P/2016/PA.Grt yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin yang masih berusia 15 tahun 4 bulan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan dalam Pasal tersebut orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pada kerangka pemikiran keberlakuan hukum pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) hubungannya dengan dispensasi perkawinan. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penetapan pengadilan yang mengabulkan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur dan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami perbedaan batasan umur dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yurudis empiris sosiologis, dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada responden berjumlah 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Garut dalam memberi penetapan dispensasi nikah, dan sumber data sekunder studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) ada dua pendapat hakim memakai dan tidak, Alasan Hakim memakai Undang-Undang Pelindungan anak melihat dalam hal mempertimbangkan perkembangan psikologis dan fisik, apakah calon pengantin tersebut sudah baligh atau belum, karena Pengadilan harus memperhatikan aspek psikis dan fisik dari kedua belah pihak untuk melindungi anak dan terhadap anak yang akan dilahirkan. yang tidak memakai berpendapat, dilihat dari kemaslahatan berdasarkan kaidah-kaidah fiqh, dan mengutamakan hukum Islam dan Kompilasi Hukum islam.(2) Hampir seluruhnya permohonan dispensasi perkawinan diterima atau dikabulkan, dengan dasar hukum materiil, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam. (3) sudah sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemapanan usia dewasa masyarakat Indonesia. Dengan usia seperti itu kemampuan pikir dan mental sudah mulai bisa dipertanggung jawabkan.

Actions (login required)

View Item