Analisis yuridis pemblokiran sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan dihubungkan dengan pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara Blokir Dan Sita

Adlila, Iqlima (2022) Analisis yuridis pemblokiran sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan dihubungkan dengan pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara Blokir Dan Sita. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (281kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy

Abstract

Pencatatan pemblokiran sertfikat dilakukan jika terjadi sengketa atau konflik pertanahan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, jika permasalahan sudah menjadi perkara pertanahan, maka sertifikat tanah akan otomatis menjadi status a quo (pembekuan). Lain halnya dengan pemblokiran sertifikat tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pwk, dimana pencatatan dilakukan pada tanggal 05 Mei 2021 disaat sertifikat sudah menjadi objek sengketa dalama gugatan yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 28 April 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum ATR/BPN Kabupaten Purwakarta terhadap pemblokiran sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pwk dan memahami akibat hukum pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pwk Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Purwakarta dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum ATR/BPN Kabupaten Purwakarta mencatatkan pemblokiran sertifikat tanah tersebut dikarenakan nama Tergugat I (pemohon) tercantum sebagai pemilik tanah dalam sertifikat tanah serta bedasarkan ketentuan dalam Pasal 103 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Sehingga akibat hukum terhadap sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa pengadilan adalah ditangguhkan hak atas tanah dalam jangka pemblokiran dan dilanjutkan dengan pencatatan perkara dalam buku tanah.

Actions (login required)

View Item