Pelaksanaan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Jawa Barat

Fitri, Asri Meida (2012) Pelaksanaan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (111kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)

Abstract

Permasalahan TKI tak kunjung usai, Pahlawan devisa kita masih rentan dengan eksploitasi serta perlakuan diskriminatif. Dengan diundangkannya pengaturan mengenai Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam mewujudkan perlindungan bagi TKI sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Perlindungan merupakan hak setiap warga negara, termasuk TKI yang mengais rejeki di negeri orang. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Provinsi Jawa Barat. (2) Kendala yang dihadapi BNP2TKI Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan (3) Upaya yang dilakukan BNP2TKI Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif analitis dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, tentang pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa perlindungan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini kesejahteraan TKI di luar negeri. Untuk mencapai perlindungan TKI mesti dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan usaha yang optimal demi tercapainya kesejahteraan TKI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Perlindungan tenaga kerja Indonesia seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan tenaga kerja Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik, sampai saat ini masih banyak pengaduan-pengaduan terkait perlakuan diskriminatif yang dialami TKI. (2) Kendala yang dihadapi adalah putusnya komunikasi dengan TKI yang disebabkab berbagai alasan diantaranya TKI yang sudah habis kontrak namun tidak melapor maupun yang tidak terdata oleh perwakilan RI di negara tujuan serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan TKI itu sendiri baik pengawasan ketika masih di dalam negeri maupun pengawasan dari perwakilan di luar negeri saat TKI dalam penempatan.(3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan TKI serta memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan TKI. Dalam hal ini diperlukan kesadaran tinggi dari seluruh pihak terkait dalam mengatasi kendala teknis, serta rasa tanggung jawab yang tumbuh dari semua pemegang kebijakan baik di tingkat legislatif, eksekutif , yudikatif sampai dengan lembaga-lembaga di bawahnya diantaranya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item