Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk

Fuadyah, Isma Mahda (2022) Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan termasuk kepada kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerkosaan merupakan tindakan persetubuhan karena terpaksa, dalam putusan Nomor 155/Pid/B/2020/PN Pwk dengan terdakwa yang berinisial AS telah melakukan perkosaan terhadap korban berinisal TC. Perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan ancaman dan kekerasan yaitu ditamparnya korban sebanyak dua kali. Korban tidak bisa melakukan pertahanan diri dan menolak karena korban merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pemerkosaan yang korbannya merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang terdapat pada putusanNomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk, mengetahui keadilan hukum bagi korban pemerkosaan dalam putusan di atas dan mengetahui bagaimana relevansi sanksi pemerkosaan terhadap korban yang merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang telah dijatuhkan oleh Hakim dengan hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berkaitan dengan teori pemidanaan dan teori maqosyid syari’ah demi mewujudkan suatu manfaat dan menghindari keburukan juga kemadharatan. Pemerkosaan termasuk kepada kejahatan kesusilaan yang menimbulkan kemadharatan bagi korbannya. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan analisis datanya menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus kepada norma-norma hukum dalam undang-undang, teori hukum asas-asas hukum serta perundang-undangan dan menganalisis putusan Pengadilan terkait. Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 tahun penjara hal ini merujuk kepada telah terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Dengan menimbang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang diperkuat dengan pertimbangan hukum di Pengadilan. Keadilan hukum bagi korban pemerkosaan yang merupakan penyandang tunarungu dan tunwicara yang harus diterima oleh korban selama berada di persidangan yaitu diberi kemudahan dalam berkomunikasi ketika memberikan keterangan sebagai saksi dan tidak mendapatkan diskriminasi. Sanksi yang ditetapkan dalam putusan tersebut jelas memiliki perbedaan dengan hukum pidana karena memiliki sumber hukum yang berbeda pada penjatuhan sanksi bagi pelaku pemerkosaan, tetapi relevansinya dilihat dari penjatuhan sanksi hanya kepada pelaku saja sedangkan korban tidak meskipun pemerkosaan merupakan tindakan persetubuhan atau zina karena titik perbedaannya pemerkosaan ini merupakan zina secara paksa.

Actions (login required)

View Item