Kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Hidayah, Phani Annisatul (2020) Kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarsi.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (514kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahguna narkotika, sedang mendapat sorotan sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan itu masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para korban penyalahguna dan pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan sisi keras termaktub pada Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini pada pokoknya dimaksudkan untuk mengetahui kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika, baik dalam sanksinya begitu pun mengenai peranan aparat penegak hukum sebagai pengampu dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penedekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Dalam pemberian sanksi kepada korban penyalahguna dan pecandu narkotika, ada beberapa ketentuan sanksi pidananya dan sanksi tindakannya, ada pidana pokoknya dan pidana tambahannya. Ada sanksi penjara dan ada pula sanksi rehabilitasinya. Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 127 untuk sanksi pidana atau menerapkan ketentuan pasal 103 untuk sanksi tindakan. Peran aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum yaitu dalam proses pengimplementasian aturan hukum yang telah dibuat. Dalam hal ini mengenai sanksi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Aparat penegak hukum melakukan serangkaian tugas dan wewenang yang sudah diberikan sesuai dengan aturan hukum, akan tetapi masih ada beberapa kendala dalam prosesnya. Faktor internal dan eksternal seperti proses penyidikan, persidangan yang berlarut-larut, pengaruh keyakinan hakim dalam memberi putusan apakah pelaku penyalahguna narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pengguna yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus di pidana penjara, dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium (Asesment), kurangnya sarana dan prasarana, KKN dan juga anggaran dana menjadi penghambat dalam proses pemberian kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. ENGLISH : The use of criminal law as a real crime-fighting tool includes drug abusers, is both under the spotlight and into a long conceptual debate. While the debate still breeds controversy over the use of criminal law as a means of addressing crime. The 2009 act no. 35 has basically 2 (two) sides, humanists' sides to victims of abusers and drug addicts, anda hard and firm side to the city, the syndicate, and the narcotics dealers. The humanist side can be seen as indicated by chapters 54 and article 103 of the law no. 35 in 2009, while the hard side is included in chapter 111, chapter 112 and chapter 127 of bill no. 35 of 2009. The purpose of this study is primarily to know legal certainty for victims of abusers and drug addicts, both within the context as well as for the role of law enforcement officers as conduits in running the criminal justice system in Indonesia. The study uses normative-juridical juridical methods, which are suppressors made based on the main legal material by studying the theories, concepts, principles of law and the regulations of legislation associated with the study.study The results of this study suggest that the type of sanction applied would not only involve criminal penalties but also penalty actions. In sanctioning victims of abusers and drug addicts, there are certain provisions for sanctions from the plant and penalties for the act, and there are principal crimes and added crimes. There's a prison penalty and a rehabilitation penalty. The judge will apply article 127 to criminal penalties or apply the rule 103 to act penalties. The role of law enforcement officials in providing legal certainty is in the process of implementing the rules of law already established. In this case, penalties for victims of abusers and drug addicts. Law enforcement officials performed a series of duties and powers that had been given according to the rule of law, but there were still a few obstacles in the process. Internal and external factors such as inquiries, lengthy trials, the influence of the judge's confidence in deciding whether the abuser of the drug is appropriate to be rehabilitated or more correctly said to be the perpetrator of criminal abuse of narcotics that should be in prison, according to laboratory results (asesment), lack of tools and infrastructure, Coinds and bylaws are obstructing the legal certainty of a criminal system.

Actions (login required)

View Item