Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Tarwiyah, Awin (2013) Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (201kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)

Abstract

Salah satu upaya mengatasi adanya permasalahan di bidang pertanahan adalah dengan jalan memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang hukum tanah, baik yang dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah maka perlu dilaksanakan pendaftaran tanah. Hal itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 mengenai jaminan kepastian hukum tanah yang didaftarkan, dan Pasal 32 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Untuk itu tujuan diadakan penelitian ini agar dapat mengetahui pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten bekasi, disamping itu untuk mengetahui kedala yang dihadapi dalam melaksanakan penerbitan sertifikat tanah, juga upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten untuk menghadapi kendala dalam penerbitan sertfikat tanah. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah secara hukum. Penelitain ini dilakukan dengan mengunakan cara deskriptif analitis, peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisa tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakt. Dan melihat kenyataan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dari data penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Tahapan dan mekanisme pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi belum dapat mencapai tujuan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut diantaranya, biaya pendaftaran tanah yang masih tinggi, rumitnya prosedur administrasi pendaftaran tanah, dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh badan pertahanan nasional kabupaten Bekasi adalah dengan menyelenggarakan proyek ajudikasi dan proyek operasi nasional agrarian (prona) berupa pensertifikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-engketa tanah yang bersifat strategis.

Actions (login required)

View Item