Sanksi tindak pidana kejahatan korupsi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum pidana Islam

Mardia, Ainun (2022) Sanksi tindak pidana kejahatan korupsi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy

Abstract

Memberi suap kepada pegawai negeri adalah perbuatan korupsi. Rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20/2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui unsur tindak pidana dalam pasal 5 Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui unsur tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam. Untuk mengetahui relevansi unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan tidak lepas dari sumber Al-Qur’an, Hadits, ijma yang aspek kajiannya dengan Unsur Jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deksriptif kualitatif yaitu analisa penelitian untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Aspek relevannya adalah bahwasannya unsur yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yakni: 1) Setiap orang; 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam seseorang dikatakan atau termasuk melakukan suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki beberapa syarat. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1) Unsur Formal, 2) Unsur Materiil, dan 3) Unsur Moral. Berdasarkan data yang ditemukan bahwasannya dalam pasal 5 UU No. 20 ini dikatakan sebagai pelaku kejahatan harus memiliki jabatannya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam siapapun yang melakukan tindak suap-menyuap ini baik pelakunya mempunyai jabatan atau tidak punya jabatan tetap dikatakan sebagai pelaku kejahatan.

Actions (login required)

View Item