Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terhadap perlindungan konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending : Studi kasus di Kota Bandung

Nurani, Risma Sri (2022) Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terhadap perlindungan konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending : Studi kasus di Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (353kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Banyaknya kasus pinjaman online berdasarkan data dari OJK dan Satgas Anti Rentenir di Kota Bandung telah mencapai 7.321 dalam rentang waktu 2018-2021, peningkatan kasus tersebut disebabkan karena terjadinya kontradiksi antara debitur dan kreditur Financial Technology P2P lending terkait ketidaktransparanan kedudukan hukum penyelenggara, isi perjanjian mengenai penerapan suku bunga, denda keterlamabatan dan tenor pinjaman, ketidakadilan dalam tata cara penagihan berupa diskriminasi, intimidasi, pengancaman, pelecehan, pencemaran nama baik, keandalan dan keterbukaan informasi keuangan, kerahasiaan dan keamanan data, serta perlindungan data pribadi. Untuk itu, perlu adanya analisis mengenai pelaksanaan Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10/Pojk.05/2022 bagi perusahaan fintech dalam menjalankan pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10/Pojk.05/2022 terhadap perlindungan konsumen, untuk menganalisis mengenai konsekuensi perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan OJK Nomor 10/Pojk.05/2022 serta untuk menganalisis mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas tidak dijalankannya Pasal 100 Peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/202. Penelitian ini berpijak pada Teori Perlindungan Konsumen, Teori Keadilan, dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif empiris dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 bagi perusahaan fintech terhadap perlindungan konsumen belum terlaksana dengan baik karena belum transparan secara menyeluruh terkait kedudukan hukum penyelenggara, isi perjanjian baku yang berat sebelah terhadap penyelenggara, penerapan suku bunga dan potongan biaya administrasi yang tinggi, denda keterlamabatan dan tenor pinjaman yang tinggi, tata cara penagihan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan pasal 103 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022. Adapun konsekuensi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 100 peraturan OJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin sementara dan permanen. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan yakni berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berakibat pada perjanjian atau kontrak tersebut batal demi hukum karena terdapat klausula baku yang bersifat berat sebelah terhadap penyelenggara dan Klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. ENGLISH : The number of online loan cases based on data from the OJK and the Anti-Loan Shark Task Force in the city of Bandung has reached 7,321 in the 2018-2021 period, the increase in cases is due to contradictions between debtors and creditors of Financial Technology P2P lending related to the non-transparency of the legal position of the organizer, the content of agreements regarding the application of interest rates, fines for kinship and loan tenors, injustice in collection procedures in the form of discrimination, intimidation, harassment, harassment, defamation, reliability and disclosure of financial information, data confidentiality and security, and protection of personal data. For this reason, it is necessary to have an analysis regarding the implementation of Article 100 of OJK Regulation Number 10 / Pojk.05 / 2022 for fintech companies in carrying out article 100 of OJK Regulation Number 10 / Pojk.05 / 2022 on consumer protection, to analyze the consequences of companies that do not implement OJK Regulation Number 10 / Pojk.05 / 2022 and to analyze the legal consequences arising from the non-implementation of Article 100 of OJK Regulation Number 10 / Pojk.05 / 202. This research is based on the Theory of Consumer Protection, the Theory of Justice, and the Theory of Legal Protection. The research method used is a descriptive method of analysis, while the type of research used in this study is empirical normative qualitative research with primary and secondary data sources, data collection techniques using literature studies and documentation studies. The result of this study is that the implementation of Article 100 of the Financial Services Authority Regulation Number 10 / Pojk.05 / 2022 for fintech companies on consumer protection has not been carried out properly because it has not been thoroughly transparent regarding the legal position of the organizer, the content of the standard agreement that is one-sided towards the organizer, the application of high interest rates and administrative fee discounts, travel penalties and high loan tenors, billing procedures by third parties are not in accordance with article 103 of the Financial Services Authority Regulation Number 10 /Pojk.05/2022. The consequences of companies that do not carry out the provisions of article 100 of OJK regulation Number 10 / Pojk.05 / 2022 are subject to administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities and revocation of temporary and permanent permits. The legal consequences caused, namely based on article 18 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, result in the agreement or contract being null and void because there is a standard clause that is one-sided towards the operator. And the standard clauses whose location and form are difficult to see or cannot be read clearly or their disclosure is difficult to understand.

Actions (login required)

View Item