Kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Verdiyanti A., Alkhansa (2013) Kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (439kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)

Abstract

Kedudukan anak luar kawin telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu¬¬nya dan ke¬luarga ibunya. Setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terdapat perubahan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan, sehingga anak luar kawin memiliki hubungan per¬¬¬¬data dengan ibunya dan juga ayah biologisnya. Hal tersebut membawa implikasi ter¬¬hadap hu-bungan keperdataan anak luar kawin, ter¬masuk hak waris. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui definisi anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan latar belakang putusan tersebut, untuk me¬mahami dan mendeskripsikan per¬timbangan hukum hakim dalam pu¬tus¬an ter¬sebut, serta untuk mengetahui kedu¬dukan anak luar kawin dalam mem¬¬¬peroleh hak waris menurut hukum Islam dan per¬aturan yang berlaku sebelum dan sesudah putusan tersebut. Penelitian ini bertolak dari kerangka berfikir bahwa terdapat perubahan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah mun¬culnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang me¬nyatakan anak yang dilahirkan diluar per-kawinan mem¬punyai hubungan perdata dengan ibu¬nya dan keluarga ibu¬nya serta dengan laki-laki se¬bagai ayahnya yang dapat di¬buktikan berdasarkan ilmu penge-tahuan dan teknologi atau alat bukti lain me¬nurut hukum ternyata memiliki hubungan darah, termasuk hu¬bungan perdata dengan keluarga ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif, yakni dengan cara menggambarkan secara terperinci mengenai kedudukan anak luar ka¬win dalam memper¬oleh hak waris. Penelitian ini terdiri dari sumber da¬ta primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan me¬lalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh adalah, adanya permohonan dari Machicha Muchtar seba-gai pelaku pernikahan sirri dengan Moerdiono. Dari pernikahan tersebut lahir se¬orang anak bernama Muhammad Iqbal yang dalam Undang-undang perkawinan, ke¬duduk-annya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Sehingga MK mengabul¬kan permohonan uji materil pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sehingga dapat disimpulkan, definisi anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan yang berlaku dan latar belakang putusan tersebut adalah berdasarkan permohonan Machicha Muchtar. Pertimbangan hukum dalam mengadili pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan adalah ,hakim menganggap bahwa pasal tersebut ber-tentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris menurut hukum Islam menyatakan anak luar kawin hanya mendapat hak waris dari ibunya, namun setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memililki kedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya setelah di¬buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di pengadilan bahwa ia me¬miliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.

Actions (login required)

View Item