Implikasi peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut

Arfah, Dalwa Tajul (2022) Implikasi peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (895kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal perkawinan yakni pada usia 19 tahun dan memperbolehkan dispensasi kawin untuk yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan alasan mendesa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun di Pengadilan Agama Garut ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yakni hakim PA Garut yang menjalakan persidangan permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diperintahkan juga angka permohonan Dispensasi Kawin yang semakin Meningkat setelah adanya PERMA tersebut Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini berujuan untuk: (1) mengetahui prosedur hukum acara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut; (3) untuk mengetahui peran Hakim Pengadilan Agama Garut dalam implementas PERMA Nomor 5 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, studi pustaka dan wawancara. Teori yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Kemudian, dalam menganalisis peran hakim dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengacu pada kaidah Fikih yang berbunyi “daf’ul mafasid muqaddimu ‘alaa jalbi al-mashalih” yang berarti “menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat”. Hasil dari penelitian ini meliputi: Pertama, perbedaan prosedur mengadili permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ada pada proses pemeriksaan sementara pada segi administratif tidak jauh berbeda. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut adalah adanya perubahan hukum, budaya, ekonomi, pandemi Covid-19, dan Hakim Pengadilan Agama Garut. Ketiga, Hakim Pengadilan Agama Garut telah berperan dalam Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dari segi administrasi dan prosedur pemeriksaannya, namun dalam menekan angka perkawinan dini belum berperan maksimal.

Actions (login required)

View Item