Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian kenaikan harga minyak goreng di hubungkan dengan Undang–undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan: Studi kasus di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Melani, Melani (2022) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian kenaikan harga minyak goreng di hubungkan dengan Undang–undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan: Studi kasus di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (506kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) | Request a copy

Abstract

Polemik kenaikan minyak goreng di masyarakat merupakan masalah serius secara global dan menjadi kerugian ekonomi yang berdampak pada bisnis dan juga konsumsi masyarakat dari pedagang maupun ibu rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini di perlukan Intervensi pemerintah dalam Penetapan harga atau dalam istilah hukum islam disebut dengan tas’ir yang merupakan salah satu permasalahan penting dalam konteks pemerintahan, yaitu agar harga-harga tetap stabil. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan salah satu materi pasal menyebutkan tentang penentuan harga melalui standarisasi harga.Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai: Mekanisme penangan kenaikan harga minyak goreng dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap intervensi pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga minyak goreng dikaitkan dengan pasal 25. UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kerangka dalam penelitian ini yaitu tentang teori prinsip Maqāṣid asy-syarī‘ah yang menjadi acuan dan patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat serta mengidentifikasi penetapan harga dalam islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis metode metode penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan objek yang diteliti mengenai mekanisme penanganan kenaikan harga pada minyak goreng melalui data atau sampel diperoleh dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung.Sumber data primer dari penelitian ini adalah DISDAGIN Kota Bandung yang memiliki tugas dan funsgi untuk melaksanankan urusan pembinaan dibidang perdagangan dan pendistribusian. Sumber data sekunder di dapat dari bahan pustaka, undang-undang, buku-buku, jurnal-artikel dan internet. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi melalui website dan Instagram @disdagin_bdg, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1) Mekanisme penanganan Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dilakukan dalam 4 cara yaitu : (1) Kebijakan 1 (satu) harga, (2) Kebijakan Domestic market obligation (DMO), (3) Operasi pasar murah (OPM), dan (4) pengoptimalan pendistribusian minyak goreng curah. 2) Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah atas intervensi pemerintah dalam penetapan harga mengacu pada pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.

Actions (login required)

View Item