Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 dalam menanggulangi PMKS ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Setyawan, Muhammad Nur (2022) Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 dalam menanggulangi PMKS ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)

Abstract

Keberadaan pengamen, geladangan, pengemis menimbulkan dampak yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Melihat banyaknya pengemis dan gelandangan di kota Bandung yang mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan yang berkatian dengan masalah sosial yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan pelarangan dan sanksi terhadap pelanggaran PMKS. Akan tetapi pasca adanya kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan karena masih banyak masyarakat yang kekurangan pendidikan, terlantar, terjerat hukum, dan lain sebagainya padahal dalam pasal 46 yang mengharuskan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat PMKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan dan pembinaan yang sesuai dengan kebijkan pemerintah khususnya dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang PMKS sebagai upaya melakukan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum dengan mengacu pada sistem hukum yang ada mulai dari struktur hukum (pemerintahan daerah/ aparat penegak hukum), substansi hukum (perda yang dijadikan bahan pembahasan), serta budaya hukum dengan menganalisis kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada undang-undang serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam menerangkan hasil penelitian penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan temuan yang didapatkan dan mengkomparasikan dengan teori yang ada. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Penerapan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 Dalam Menangglangi PMKS masih belum maksimal karena tidak meratanya pendidikan terhadap masyarakat yang tergolong kurang mampu, banyaknya pendatang dan tidak memiliki identitas resmi seperti KTP dan KK sehingga penyaluran bantuan sosial tidak terpenuhi. Faktor pendukung penerapan Perda, yaitu adanya kegiatan rutin dalam oprasi gabungan yang dilakukan oleh satpopl PP dengan beberapa lembaga terkait. Faktor penghambat penerapan Perda yaitu tidak adanya efek jera bagi oktum PKMS karena kegiatan dijalanan menjadi pilihan dalam melangsungkan hidup ditengah bayang-bayang kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah setiap kebijakan seorang pemimpin harus berdasrkan pada kemaslahatan ummat Perda Kota Bandung tentang PMKS ini merupakan bentuk serta upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat khususnya di wilayah Kota Bandung.

Available Versions of this Item

• Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 dalam menanggulangi PMKS ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. (deposited UNSPECIFIED)
  • Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 dalam menanggulangi PMKS ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. (deposited 02 Jan 2023 08:51) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item