Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kepailitan syariah di pengadilan niaga dan konstruksi hukumnya terhadap sistem peradilan di Indonesia

Saprudin, Ahmad (2022) Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kepailitan syariah di pengadilan niaga dan konstruksi hukumnya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (393kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Pemahaman masyarakat para pihak yang berperkara menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya tambahan kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, masih resistensi terhadap kewenangan baru dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan meskipun akadnya menerapkan sistem syariah.Sehingga kesadaran hukum Islamnya belum tersantuni secara legal formal dan material. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama; (2) Alasan dan pertimangan masyarakat dalam penyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga; dan (3) Kontruksi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kepailitan kepada sistem peradilan di Indonesia. Teori yang digunakan adalah Grand theory tentang Keadilan dan Kepastian Hukum, middle theory tentang kekuasaan kehakiman, dan Kewenangan dan applicative theory adalah teori kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tiga teori ini saling berhubungan secara sistemik karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan kekuasaan kehakiman dan kewenangan peradilan yang menanganinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan pendekatannya yuridis empirik, menelaah pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sengketa ekonomi syariat. Sumber data primer berupa dokumentasi putusan pengadilan niaga dan hasil wawancara dengan informan kunci. Sumber data sekundernya berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa syariah dan kepailitan, sedangkan sumber data tertier berupa buku-buku yang ditulis pakar hukum dan ekonomi syariah. Data dikumpulkan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1.Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan kepailitan syariah berlandaskan kepada pemahamannya terhadap landasan yuridis normatif dan empirik, yakni terikat oleh adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Alasan dan pertimbangan masyarakat berperkara mengenai kepailitan di Pengadilan Niaga dikarenakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara kepailitan, tidak adanya opsi, dan secara yuridis empirik perkaranya dikuasakan kepada kuasa hukum.; dan 3. Kontruksi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kepailitannya kepada sistem peradilan di Indonesia adalah untuk batas minimal adanya opsi bagi para pihak sehingga Pengadilan Agama dapat dipilih sebagai peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus kepailitan. Adapun namanya dilengkapi dengan kepailitan ekonomi syariah karena akad yang digunakan akad syariah, sedangkan lebih utama lagi menambah pasal atau menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kepailitan syariah.

Actions (login required)

View Item