Implemntasi pengawasan Bawaslu dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan Demokratis pada Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis

Adlansyah, Muhammad Ainun (2022) Implemntasi pengawasan Bawaslu dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan Demokratis pada Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (334kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (292kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy

Abstract

Pengawasan menurut Sujatmo (1983) adalah setiap pengerahan atau tindakan untuk menemukan dan mengevaluasi realitas yang sebenarnya berkenaan dengan pelaksanaan suatu penugasan atau tindakan, terlepas dari apakah sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak. Mengamati pada dasarnya adalah demonstrasi membandingkan hasil dalam segala aktualitas (das sein) dengan hasil yang ideal (das sollen). Hal ini dikarenakan sering terjadi ketidaknormalan diantara kedua hal tersebut, maka tugas pengawasan adalah untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. Untuk mengetahui sumber daya dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. untuk mengatahui sikap agen pelaksana dalam pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu dan lain sebagainya. Penelitian ini bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengurus Keputusan Politik dengan landasan organisasi abadi yang disebut Badan Penyelenggara Keputusan Politik (Bawaslu). Mengingat pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka sebagian ahli dalam pembinaan Pengurus Persaingan adalah kewenangan KPU. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber primer (informasi catatan dan hasil wawancara) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Hal ini merujuk Bawaslu memiliki sikap untuk menegakan peraturan bagi siapapun yang memiliki permasalah saat masa pemilihan umum, tanpa ada rasa malas dan tanpa siapapun orangnya.

Actions (login required)

View Item