kedudukan hukum perwalian bagi perempuan akibat kawin hamil:Implementasi pasal 53 kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Cileunyi

Handayani, Ai fitri (2023) kedudukan hukum perwalian bagi perempuan akibat kawin hamil:Implementasi pasal 53 kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Cileunyi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (656kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy

Abstract

Ai Fitri Handayani, (Kedudukan Hukum Perwalian bagi Perempuan Akibat Kawin Hamil (Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di KUA Kec. Cileunyi) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan penetapan perwalian bagi perempuan akibat kawin hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi. Yang diketahui bahwa perempuan yang melakukan pernikahan itu ternyata lahir kurang dari enam bulan setelah akad kedua orang tuanya, sementara didalam UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dibahas mengenai kawin hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang perwalian perempuan akibat kawin hamil di KUA Cileunyi. (2) Implementasi pasal 53 kompilasi hukum Islam di KUA Kec. Cileunyi. Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini dari Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin hamil, Perkawinan wanita hamil dikategorikan sebagai Perkawinan yang sah, tetapi anak yang dikandungnya tetap termasuk anak hasil zina, karena ulama madzhab sepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Begitu pula Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya. Dan hal itu yang menjadi penentu Perwalian bagi anak tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu metode pendekatan yang berusaha mensingkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum itu pada prakteknya dilapangan. Adapaun pengumpulan datanya menggunakan Teknik Wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul menunjukan bahwa: 1) latar belakang peristiwa perwalian bagi perempuan yang lahir akibat kawin hamil di kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, terdeteksi pada saat akan melakukan pernikahan bahwa anak tersebut terlahir kurang dari enam bulan stelah pernikahan kedua orang tuanya dan hal itu sengaja ditutupi oleh orang tua calon pengantin perempuan untuk menutupi aib mereka. Kelahiran tersebut yang menjadikan wali nikah anak tersebut harus diwalikan oleh wali hakim. Namun apabila wali nasabnya menolak, maka pihak KUA memberikan solusi kepada mempelai untuk melakukan dua kali akad, maksudnya yang pertama dilakukan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama oleh wali hakim sebagai pernikahan yang sahnya. Dan akad kedua saat acara pernikahan diwalikan oleh ayahnya. 2) Penerapan pasal 53 KHI di Kantor Urusan Agama Cileunyi yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila didalam KHI tidak ada aturan yang sesuai dengan permasalah yang dihadapi, maka KUA akan menyelesaikan dengan putusan yang lain, dan diserahkan ke pengadilan agama. Dan keberadaan wali bagi seorang perempuan yang akan melakukan Perkawinan sangat lah penting dan merupakan syarat sah nya suatu Perkawinan.

Actions (login required)

View Item