Penegakan hukum oleh Polrestabes Bandung terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu dihubungkan dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Fitria, Dinda (2021) Penegakan hukum oleh Polrestabes Bandung terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu dihubungkan dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (265kB)
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (781kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (692kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB) | Request a copy

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan laporan tahunan dari BPOM di Bandung, peredaran kosmetik tanpa izin edar yang di dalamnya termasuk kosmetik palsu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Baik kosmetik produk lokal dalam negeri maupun impor luar negeri yang diperjual belikan secara online dan yang beredar di pasaran. Namun berbeda dengan data yang diperoleh dari Polrestabes Bandung, selama 3 tahun terakhir tidak ada penindakan terhadap kasus peredaran kosmetik palsu. Ini menjadi persoalan ketika beredarnya kosmetik palsu di pasaran akan membahayakan kesehatan masyarakat, ini berarti tugas kepolisian dari Polrestabes Bandung sebagai aparat penegak hukum belum melaksanakan tugasnya secara optimal sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB III mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung terhadap kasus peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengetahui apa kendala yang selama ini hadapi oleh kepolisian Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari sebuah permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan atau praktik secara kenyataan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum oleh Polrestabes bandung terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu ini kurang optimal. Itu disebabkan karena kurangnya kesadaran atas masyarakat terhadap bahaya kosmetik palsu sehingga menyebabkan kenaikan kasus setiap tahun nya, kemudian tidak adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian Polrestabes Bandung dikarenakan dana yang diperlukan untuk menindak kasus tindak pidana peredaran kosmetik ini sangat banyak dan anggaran yang didapatkan tidak bisa mengcover biaya penindakan. Dari sekian banyak upaya untuk mengoptimalkan penindakan Polrestabes Bandung melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan.

Actions (login required)

View Item