Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-IV/2006 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi perspektif suyasah dusturiyah

Handayani, Karina (2023) Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-IV/2006 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi perspektif suyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (417kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (450kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (741kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimunculkan atas dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak lagi memiliki keukatan hukum mengikat.Putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi besar terhadap misi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang akhirnya menjadi terbengkalai oleh karena pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebab komisi ini diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan, memberikan dukungan untuk memfasilitasi korban dalam pencarian fakta, dan membuat rekomendasi kebijakan kepada negara untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM berat. Selain itu, KKR juga dapat membuka jalan untuk memproses secara hukum atas pelaku yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan merekomendasikannya melalui pengadilan. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk mengetahui 1) pertimbangan amar putusan hakim (ratio decidendi) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/20062) mengetahui urgensi dan potensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ditengah masyarakat luas3) mengetahui perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan hukum yuridis berarti segala sesuatu yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan normatif berarti kesemuanya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, serta dalam Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkenaan dengan persoalan dan permasalahan yang diteliti. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan kehakiman,teori ratio decidendi, dan teori siyasah dusturiyah.Ketiga teori ini kemudian akan menjabarkan pokok permasalahan pertama tama melalui pokok kekuasaan kehakiman, kemudian pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus sebuah perkara serta tinjauan nya jika diteliti menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian ini ditemukan:1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam pertimbangan hakim menunjukkan bentuk putusan yang bersifat ultra petita. 2). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi penting urgensi keberadaannya sebab implikasi yang dihasilkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 memunculkan kekosongan dan ketidakpastian hukum. 3). Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 perlu ditinjau kembali agar pada putusannya menghasilkan keputusan yang berorientasi kepada kemaslahatan banyak umat serta mempersempit kemudharatan.

Actions (login required)

View Item