Peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nurmaolla, Mella (2023) Peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy

Abstract

Dengan diterapkannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin bagi laki-laki atau perempuan menjadi 19 tahun diharapkan dapat berkurangnya tingkat pernikahan anak di usia remaja, namun sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan izin permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang oleh karena itu perlu adanya kajian lebih dalam mengenai peningkatan permohonan dispensasi kawin ini baik dari faktor yang melatarbelakangi hingga pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkara dispensasi kawin di PA Soreang setelah keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019, mengetahui alasan para pemohon mengajukan perkara dispenasasi kawin, dan mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam memberikan penetapan perkara dispensasi kawin pada Tahun 2020. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada usia perkawinan dan pemberian izin dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu menggunakan prinsip dasar dan teori-teori dalam menyusun permohonan ke pengadilan dan menggunakan pertimbangan hakim agar suatu putusan atau penetapan tersebut dianggap baik dan benar sesuai hukum acara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang ialah karena ditingkatkannya batas usia minimal bagi perempuan menjadi 19 tahun yang sebelumnya 16 tahun sehingga yang berusia 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun lebih asalnya tidak perlu mengajukan dispensasi kawin menjadi harus mengajukan dispensasi kawin. Oleh karena itu perkara dispensasi kawin di PA Soreang menjadi meningkat. Adapun alasan dari para pemohon mengajukan izin dispensasi kawin karena si anak sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasangannya sehingga ditakutkan akan terjadi zina dan alasan lainnya karena sudah hamil diluar nikah. Mengenai dasar pertimbangannya hakim sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan kaidah “mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan”.

Actions (login required)

View Item