Implementasi pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung periode 2018-2023 ditinjau dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yuniar, Sandra (2023) Implementasi pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung periode 2018-2023 ditinjau dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah sama-sama memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis dalam pemerintahan daerah. Sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan pada posisi tersebut tentunya harus dilaksanakan suatu mekanisme pengisian kekosongan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam penelitian ini ditinjau Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Kendati demikian pada Pemerintahan Kota Bandung saat ini jabatan Wakil Walikota tidak terisi dikarenakan sisa masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan. Selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan demikian tentunya diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung ditinjau dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, serta mengetahui kendala yang ada selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala yang ada. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah menggunakan teori negara hukum, teori pemerintahan daerah dan teori demokrasi sebagai referensi dalam menjawab permasalahan pada penilitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data yang digunakan yaitu data kualitatif yang terbagi menjadi data primer, data sekunder dan data tersier. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, diketahui bahwa pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung sudah sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun pada prosesnya masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak terisinya jabatan tersebut. Selain itu terdapat beberapa kendala pada pelaksanaan pemerintahan Kota Bandung selama belum terisinya jabatan Wali Kota Bandung seperti dalam hal mutasi pegawai ataupun menetapkan suatu kebijakan. Kendati demikian, Pemerintah Kota Bandung melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya dengan melakukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada Pemerintahan Kota Bandung.

Actions (login required)

View Item