Komunikasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi desa : Studi kasus pengembangan BUM desa di kabupaten Cianjur

Febrianti, Diana Putri (2023) Komunikasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi desa : Studi kasus pengembangan BUM desa di kabupaten Cianjur. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (627kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy

Abstract

BUM Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan Ekonomi Desa karena BUM Desa merupakan sebagai penggerak ekonomi desa. hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pada fakta dilapangan masih banyak BUM Desa yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Khususnya di Kabupaten Cianjur, masih banyak BUM Desa yang belum sepenuhnya memahami regulasi tentang BUM Desa sehingga terjadi beberapa permasalahan seperti jenis usaha yang dipilih oleh BUM Desa kurang tepat, masih terdapat kesalahpahaman terkait pemaknaan BUM Desa oleh pengurus BUM Desa juga kurangnya pemahaman pengurus BUM Desa dalam pengelolaan BUM Desanya. Komunikasi kebijakan dapat berperan dalam hal ini untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dengan cara memberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada pengurus BUM Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur sebagai dinas yang memiliki tugas pembantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peranan penting dalam melakukan komunikasi kebijakan kepada pengurus BUM Desa DI Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur juga untuk mengetahui faktor penghambat proses komunikasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur serta untuk mengetahui solusi atas hambatan-hambatan yang ada dalam proses komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data-data relevan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa hasil wawancara, juga observasi dan data sekunder berupa studi pustaka dari beberapa literatur juga dokumen yang didapat dilapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi desa yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Cianjur kepada pengurus BUM Desa di Kabupaten Cianjur telah terlaksana dengan baik hanya saja dalam indikator konsistensi masih kurang efektif. Dalam proses komunikasi yang dilakukan pun masih terdapat beberapa hambatan seperti terkendala jarak sehingga sulit untuk bertemu secara langsung, hambatan teknis seperti terkendala signal. Dan tidak konsistennya pesan. Selain itu, yang masih menjadi permasalahan adalah komunikator ketika pelaksanaan sosialisasi adalah para birokrat yang kurang mengerti terkait bisnis sehingga solusi yang diberikan kepada para pengurus BUM Desa terlalu global atau umum. Solusi yang dapat dilakukan adalah mendatangkan para konsultan bisnis ketika melakukan sosialisasi dengan para penggurus BUM Desa dan DPMD pun harus memiliki bidang khusus untuk melakukan kajian/riset terhadap identifikasi permasalahan setiap desa sehingga DPMD bisa memetakan solusi untuk setiap BUM Desa. ABSTRACT BUM Desa has an important role in the development of the Village Economy because BUM Desa is a driving force for the village economy. this is regulated in Government Regulation (PP) No. 11 of 2021 concerning Village Owned Enterprises (BUM Desa). In fact, there are still many BUMDes that are not in accordance with established guidelines. Particularly in Cianjur Regency, there are still many BUM Desa that do not fully understand the regulations regarding BUM Desa resulting in several problems such as the type of business chosen by the BUM Desa is not correct, there are still misunderstandings regarding the meaning of BUM Desa by BUM Desa management as well as a lack of understanding by BUM Desa management in management of BUM Desa. Policy communication can play a role in this regard to help overcome existing problems by providing outreach, coaching and training to BUM Desa administrators. The Cianjur Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) as an agency that has the task of assisting the Regent in the field of community and village empowerment has an important role in carrying out policy communication to BUM Desa management in Cianjur Regency. This study aims to determine and explain the policy communication carried out in village economic development in Cianjur Regency as well as to find out the inhibiting factors for the policy communication process in village economic development in Cianjur Regency and to find out solutions to the obstacles that exist in the policy communication process carried out in village economic development in Cianjur Regency. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach. Relevant data in this study comes from primary data in the form of interviews, as well as observations and secondary data in the form of literature studies from several literatures as well as documents obtained in the field. The conclusion of this study is that policy communication in village economic development carried out by the DPMD of Cianjur Regency to BUM Desa administrators in Cianjur Regency has been carried out well, it's just that in terms of consistency indicators it is still less effective. Even in the communication process, there are still some obstacles such as distance constraints making it difficult to meet face to face, technical obstacles such as signal problems. And inconsistent messages. Apart from that, what is still a problem is that the communicators when carrying out the socialization are bureaucrats who do not understand business matters so that the solutions provided to BUM Desa administrators are too global or general. The solution that can be made is to bring in business consultants when conducting socialization with BUM Desa management and the DPMD must also have a special field to conduct studies/research on identifying problems in each village so that the DPMD can map out solutions for each BUM Desa

Actions (login required)

View Item