Pelaksanaan jual beli tanah pada garis sempadan sungai dihubungkan dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Studi kasus Sungai Cikaro Kampung Saparako Desa Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung

Rukmini, Dini Siti (2023) Pelaksanaan jual beli tanah pada garis sempadan sungai dihubungkan dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Studi kasus Sungai Cikaro Kampung Saparako Desa Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (653kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya jual beli tanah yang terjadi di pinggir sungai Cikaro Kampung Saparako Desa Majalaya. Namun, dalam jual beli tersebut sebagian tanah yang menjadi objek jual beli merupakan tanah sempadan sungai, dimana sempadan sungai sendiri merupakan bagian dari sungai. Sungai merupakan salah satu sumber air, dan sumber air merupakan sumber daya air, dimana jika dilihat dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Sumber Daya Air tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian, akibat hukum serta kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam jual beli tanah pada garis sempadan sungai Cikaro Kampung Saparako Desa Majalaya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) serta menggunakan teori kepastian hukum, penguasaan tanah, serta teori jual beli tanah terhadap pelaksanaan jual beli tanah pada sempadan sungai, penggunaan teori tersebut untuk mengetahui kepastian hukum dari pelaksanaan jual beli pada sempadan sungai serta penguasaan tanah pada sempadan sungai dan menggunakan Pasal 7 UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Selain itu, menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tanah pada garis sempadan sungai itu tidak menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dimana sebagian objek jual beli tanah merupakan tanah sempadan yang mana terdapat larangan untuk menguasai/memiliki sumber daya air termasuk sempadan sungai yang merupakan bagian dari sungai sebagai sumber air. Akibatnya perjanjian jual beli tersebut melanggar syarat objektif menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga harus mengembalikan pada keadaan semula. Kendala pada jual beli tanah pada sempadan sungai yaitu adanya kesalahan pada pengukuran dan penentuan batas tanah serta Kurangnya kesadaran masyarakat tentang jual beli tanah pada garis sempadan sungai. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan renvoi pada AJB (Akta Jual Beli) yang menjadi bukti jual beli tanah serta meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi hukum tentang sempadan sungai dan sumber daya air.

Actions (login required)

View Item