Analisis putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Grt atas sengketa kepemilikan tanah dihubungkan dengan pasal 1365 juncto 1246 KUHPerdata

Hafid, Devid Abdul (2023) Analisis putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Grt atas sengketa kepemilikan tanah dihubungkan dengan pasal 1365 juncto 1246 KUHPerdata. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (366kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy

Abstract

Sengketa tanah dapat terjadi karena seseorang secara sengaja menguasai tanah milik orang lain, bahkan sampai mengalihkan kepemilikannya tanpa izin yang berhak. Dalam putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Grt, Para Tergugat menguasai dan menjual 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Berdasarkan bukti di persidangan, Hakim menetapkan perbuatan Para Tergugat termasuk ke dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Hakim hanya menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat. Padahal rumusan Pasal tersebut memiliki makna bahwa Undang-Undang mewajibkan pihak yang berbuat kesalahan membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa kepemilikan tanah, dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Grt tentang sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan teori keadilan bahwa semua pihak berhak untuk memperoleh keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum untuk mengetahui unsur-unsur suatu penerapan hukum yang dijatuhkan dalam putusan tentang sengketa kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai masalah yang dibahas dan kemudian diambil kesimpulannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (Case Study) sebagai proses menganalisis yang ditinjau dari berbagai aspek hukum terhadap kasus putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Grt. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini adalah karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim dalam menerapkan hukumnya atas perbuatan Para Tergugat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Dalam hukum materiil, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam putusan ini tidak maksimal, karena hakim tidak mengindahkan unsur adanya kerugian dengan menolak gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat dan hakim tidak mempertimbangkan unsur adanya kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata. Dalam hukum formil, gugatan mengenai hukuman uang paksa yang ditolak oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Rv, yang mana seharusnya dapat dikabulkan karena dalam putusan ini tidak terdapat penghukuman dalam pembayaran sejumlah uang.

Actions (login required)

View Item