Pelaksanaan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dihubungkan dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2024

Dinnur, Sri Sophiarani (2023) Pelaksanaan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dihubungkan dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tahun 2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (537kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Penganggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan dalam hal terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat dialokasikan pada 1 (satu) tahun anggaran dapat dibentuk Dana Cadangan. Kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terhitung periode penyelenggaraan pemilihan tahun 2008 sampai dengan periode pemilihan yang akan datang tahun 2024 selalu menggunakan mekanisme dana cadangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pelaksanaan penyelesaian pendanaan cadangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (2) Mengetahui kendala hukum dalam menyelesaikan pendanaan cadangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, (3) Mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan pendanaan cadangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024. Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif atau metode penelitian doktrinal yaitu penelitian yang titik utama penelitiannya ditumpukan kepada penggunaan data sekunder berupa perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli terkemuka. Untuk terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas diperlukan tata kelola yang profesional dan akuntabel, dan salah satu komponennya adalah aspek pendanaan (anggaran). Penyelenggaraan pemilihan secara langsung Walikota dan Wakil Walikota di Kota Cirebon selalu dihadapkan kepada kebutuhan ketersediaan anggaran yang besar, dan untuk kepentingan tersebut mekanisme pembentukan dana cadangan merupakan opsi yang paling tepat disamping melalui mekanisme pendanaan bersama. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa: (1) Pelaksanaan penyelesaian penganggaran dana cadangan dilakukan atas usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan oleh KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, (2) Kendala hukum dalam menyelesaikan pendanaan cadangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pemaknaan dana cadangan, disvaritas alokasi prioritas anggaran dan realisasi rincian tahunan anggaran. (3) Langkah-langkah dalam penyelesaian pendanaan pemilihan dilakukan melalui pembentukan dana cadangan dan penganggaran bersama.

Actions (login required)

View Item