Hak dan kewajiban bagi penanam modal yang tidak melaksanakan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Penanaman Modal : Studi kasus Pd. Yas Nugraha

Septyana, Irhasany Dihan (2023) Hak dan kewajiban bagi penanam modal yang tidak melaksanakan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Penanaman Modal : Studi kasus Pd. Yas Nugraha. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (495kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy

Abstract

: Hak dan Kewajiban Bagi Penanam Modal yang Tidak Melaksanakan Laporan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PD. Yas Nugraha.) Berbicara Hak dan Kewajiban, perlu kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban merupakan salah satu tugas DPMPTSP Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Salahsatunya investor berkewajiban dalam menyampaikan LKPM. Tentunya jika hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, akan ada sanksi dalam pelanggaran tersebut. Namun, dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dibuktikan bahwa masih adanya pelanggaran terkait hak dan kewajiban tersebut. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah investasi di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dan penurunan jumlah LKPM. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap para pelaku usaha (investor) pada bidang usaha perkebunan di Kabupaten Bandung (Studi kasus PD. Yas Nugraha) dan untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi para investor yang tidak melaksanakan laporan kepada Pemerintah Daerah pada bidang usaha perkebunan di Kabupaten Bandung(Studi kasus PD. Yas Nugraha). Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori sanksi administratif dan juga teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal ini berjalan dengan semestinya di kabupaten Bandung meskipun belum optimal sebab masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para investor setempat. Kedua, upaya untuk mengatasi tersebut diantaranya DPMPTSP melakukan sosialisasi terkait tata cara pengisian LKPM dan membuat desk LKPM di kantor DPMPTSP bagi investor yang membutuhkan.

Actions (login required)

View Item