Fungsi dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahar, Zaenal (2017) Fungsi dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (1).pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (1).pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (1).pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 (1).pdf Download (479kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy

Abstract

Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki peranan penting dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pejabat PPTK merupakan bagian dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. APBD yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat jawa barat yang diturunkan melalui program/proyek yang dilaksanakan oleh PPTK. Dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA). Permasalahan yang terjadi adalah jika pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang sudah sesuai regulasi tetapi tidak tercapainya penyerapan APBD secara 100% (porsen). Selain itu, upaya pengisian jabatan PPTK dan kekhawatiran hukum saat menjabat pejabat PPTK menjadi kebijakan yang harus di upayakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kewenangan pejabat PPTK dalam penyerapan APBD Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjamin perlindungan hukum kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat PPTK dalam rangka penyerapan APBD. Kemudian untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjamin perlindungan hukum kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat PPTK di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan pustaka, dan data sekunder berupa regulasi hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan PPTK dalam penyerapan APBD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan adalah teori fungsi, kewenangan, pelaksanaan dan efektivitas hukum. Hasil penelitian kesimpulan bahwa Pejabat PPTK tidak di ikut sertakan bersama pegawai ASN atau SKPD yang berwenang untuk menyusun dan merancang peraturan daerah APBD Pemerintah Provinsi Jawa barat. Karena belum adanya regulasi yang mengatur Pejabat PPTK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama menyusun dan merancang peraturan daerah APBD. Pejabat PPTK melalui keputusan gubernur dengan kualifikasi ekselon IV minimal golongan III, otomatis menjadi pejabat PPTK dan pejabat PPK yang memiliki sertifikat keahlian bisa mengajukan menjadi pejabat PPTK atau ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat. Mengenai perlindungan hukum, kepala pemerintah daerah memfasilitasi adanya biro hukum dilingkungan pemerintahan daerah provinsi jawa barat untuk pendampingan hukum bagi pejabat PPTK yang terjerat hukum.

Actions (login required)

View Item