Sanksi Hukuman Mati terhadap pembunuh Non-Muslim menurut Al-Syafi’i dan Abu Hanifah hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Munawar, Riskianto (2013) Sanksi Hukuman Mati terhadap pembunuh Non-Muslim menurut Al-Syafi’i dan Abu Hanifah hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (196kB) | Preview
	Text (BAB I - IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Download (312kB) | Preview

Abstract

Pembunuhan merupakan tidak kejahatan yang mengakibatkan pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Di dalam hukum Islam apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukumannya adalah qishash, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Sebagaimana tercantum di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran dan istinbath hukum al-Syafi’i dan Abu Hanifah tentang sanksi hukuman mati terhadap pembunuh non-muslim hubungannya dengan hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana yang tertulis pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di kalangan jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) sepakat, bahwa apabila seseorang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syar’i, maka hukumannya adalah qishash. Namun mereka berbeda pendapat tentang sanksi hukuman terhadap seorang muslim yang membunuh seorang kafir (dzimmi). Al-Syafi’i mengatakan bahwa, apabila seorang muslim membunuh dzimmi, maka dia tidak di qishash. Karena al-Syafi’i mengharuskan adanya persamaan derajat antara pembunuh dan yang dibunuh, termasuk persamaan dalam hal keyakinan. Antara muslim dengan kafir (dzimmi) tidak bisa disamakan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa seorang muslim yang membunuh dzimmi harus tetap di qishash. Karena Abu Hanifah melihat persamaan antara pembunuh dan yang di bunuh bukan dari segi keyakinan, melainkan persamaan derajat makhluk hidup dan persamaan di depan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan pendapat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dengan metode komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji. Hasil dari penelitian itu dapat di simpulkan bahwa sanksi hukuman mati (qishash) terhadap pembunuh non-muslim menurut al-Syafi’i tidak bisa diterapkan karena adanya perbedaan keyakinan antara pembunuh dan yang dibunuh sebagaimana dzahir nash. Adapun Abu Hanifah tetap mengharuskan adanya qishash jika seorang muslim membunuh dzimmi, karena Abu hanifah melihat dari segi persamaan di depan hukum. Jika dihubungkan dengan hak asasi manusia di Indonesia, maka pendapat Abu Hanifah lah menurut penulis yang paling sesuai dengan nila-nilai keadilan dan asas persamaan di muka hukum bagi setiap manusia tanpa memandang agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, sebagaimana yang tercantum pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item