Praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dalam perspektif Fiqh dan Hukum Positif

Andini, Farhat Ula (2023) Praktik pengangkatan anak di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dalam perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (372kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dan lembaga yang berwenang dalam melegalkan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama bagi yang muslim, berdasarkan Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Caringin, masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, dan mengetahui aspek legal dan kesesuaiannya dari perspektif fiqh dan hukum positif. Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat tetap harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 20 Ayat (1). Karena walaupun sah menurut kebiasaan daerah-daerah setempat, akan tetapi untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan setelah mengangkat anak adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dari hasil wawancara dan menyimpulkan dari data-data yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan, meminta secara langsung kepada keluarga anak yang akan diangkat, dan melalui perantara orang ketiga.2) Tinjaun Fiqh bahwa akibat hukum yang terjadi dari pengangkatan anak menunjukkan tidak sesuai menurut fiqh.3) Tinjauan hukum positif kelima responden sesuai dengan aturan pada Staatblaad 1917 No 129. Akan tetapi karena melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan dari pengadilan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan dikhawatirkan akan muncul permasalahan baik terhadap anak angkat maupun orang tua angkat di kemudian hari sebab pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Actions (login required)

View Item