Relevansi fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dengan PERMENKES nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi

Salsabila, Nisrina Rasna Putri (2023) Relevansi fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dengan PERMENKES nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (313kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (786kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah dimodifikasi. Namun di Indonesia terdapat perbedaan hukum tentang pelaksanaan imunisasi. Fatwa MUI menyebutkan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah), sedangkan di dalam PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa imunisasi diwajibkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui status hukum imunisasi dan metode istinbath hukum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016; (2) mengetahui status hukum imunisasi dan dasar hukum yang digunakan dalam PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017; (3) mengetahui relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dengan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa imunisasi itu menggunakan bahan-bahan yang haram dan mengandung babi serta banyaknya berita yang simpang siur tentang imunisasi yang berakibat pada banyaknya orang tua yang tidak ingin melakukan imunisasi untuk anaknya. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Library Research dengan mambaca, meneliti, menelaah berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) status hukum imunisasi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 pada dasarnya dibolehkan (mubah) bahkan menjadi wajib jika dapat mengancam keselamatan jiwa dan metode istinbath yang digunakan yaitu Al-Qur’an, Hadits, Kaidah-kaidah fiqih, serta pendapat para ulama yang berbicara tentang kesehatan. (2) status hukum imunisasi menurut PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017 di wajibkan karena sebagai upaya untuk melindungi diri dari berbagai penyakit dan dasar hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, dan/atau peraturan tersebut dibentuk atas dasar kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan bidang kesehatan. (3) relevansi antara Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dengan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017 memiliki kesamaan perihal pelaksanaan imunisasi, yakni kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk mau melakukan imunisasi demi mencegah beberapa penyakit tertentu yang dapat dengan mudah tertular.

Actions (login required)

View Item