Indepedensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

Jasir, Anwar (2022) Indepedensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (266kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PSUTAKA) 9_daftarpsutaka.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan bahaya laten bagi bangsa dan negara, salah satu bentuk serius pemerintah untuk memberantas korupsi ialah dengan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak kehadiran lembaga bantu negara (Auxalarry State) yang bersifat independen ini, KPK mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat bahkan banyak yang menyimpan harapan besar. Pada tahun 2019, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum lembaga KPK mengalami perubahan. Lantas apakah dengan adanya perubahan dasar hukum lembaga KPK ini akan membuat lembaga KPK semakin independen dan kewenangan KPK semakin jelas dalam memberantas korupsi ataukah sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan konsep yang menunjang lembaga KPK agar tetap independen serta kewenangannya tidak terhalangi oleh kepentingan-kepentingan para penguasa yang korup. Serta dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori negara hukum yang memiliki konsep rule of law, teori lembaga negara yang menjelaskan berbagai kelembagaan negara dalam sistem bernegara, teori independensi yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep lembaga negara yang independen, serta teori kewenangan yang menjelaskan bagaimana peran dari masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan tesis ini dan juga didukung oleh data-data dilapangan yang dapat diakses secara daring. Kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan: 1) Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai tindak lanjut dari Prolegnas DPR RI Tahun 2011 serta Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. 2) KPK merupakan lembaga Independen, namun nilai-nilai Independensi KPK akan berkurang karena status kelembagaan KPK yang dimasukan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, status pegawai KPK beralih menjadi ASN serta kehadiran Dewan Pengawas KPK. 3) Kewenangan KPK yang bersifat atributif lebih terbatasi khususnya dalam hal penyadapan, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta pembentukan perwakilan ditingkat daerah-daerah. KPK sebagai lembaga bantu negara, wewenangnya masih mengalami tumpang tindih dengan lembaga utama dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. 4) Adanya perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat mengakibatkan terjadinya keterhambatan dalam berbagai proses yang biasanya seringkali dilakukan seperti penyadapan, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, termasuk peran KPK dalam monitoring dan tugas pencegahan korupsi.

Actions (login required)

View Item