Pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019-2021

Aprilia, Kamila (2023) Pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019-2021. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (169kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu potensi yang besar dalam pendapatan asli daerah, termasuk salah satu pajak yang potensial adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kota Bandung merupakan kota berkembang yang didatangi oleh masyarakat dari luar daerah untuk berwisata, bekerja, atau untuk melanjutkan pendidikan di universitas-universitas di kota tersebut. Fakta tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan perumahan di kota Bandung. Hal ini terlihat dari maraknya pembangunan perumahan dan industri terkait di Bandung. Jual beli bangunan dan tanah diperkirakan meningkat seiring dengan perkembangan perumahan dan perusahaan terkait. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021 tidak mencapai target. Maka dalam hal ini perlu dilakukan sebuah tindakan, yakni memaksimalkan pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pendapatan asli daerah Kota Bandung, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada Badan pendapatan daerah Kota Bandung, dan mengetahui peran Badan pendapatan daerah Kota Bandung dalam menertibkan wajib pajak yang tidak jujur dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemungutan pajak dari Oyok Abuyamin (2012: 4-8) yang didalamnya terdapat empat asas-prinsip pemungutan pajak, yaitu: (1)Asas Keadilan, (2)Asas Yuridis, (3)Asas Ekonomis, dan (4)Asas Finansial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku namun sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih berupaya dalam memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak BPHTB. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak BPHTB pada Badan pendapatan daerah Kota Bandung antara lain: (1) Masih terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan nilai transaksi sebenarnya; (2) Masih terdapatnya wajib pajak Apartemen yang masih menunda penyelesaian Akta Jual Beli; dan (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam menertibkan wajib pajak yang tidak jujur adalah dengan bekerja sama dengan stakeholder, membuat pernyataan transaksi penjual dan pembeli diatas meterai, melakukan pengecekan lapangan dan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Kata Kunci : Pajak, Pemungutan Pajak, BPHTB

Actions (login required)

View Item