Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan

Kurniawan, Ade (2022) Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover .pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstark.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan kondisi geografis yang sangat strategis. Hal ini tentunya menguntungkan Indonesia baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun geostrategi. Akan tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap sumber daya alam dan kelautan Indonesia. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai instansi belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia secara maksimal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, merupakan dasar hukum pembentukan Bakamla yaitu lembaga Pemerintah non kementerian yang dibentuk untuk menjadi badan koordinator dari instansi terkait kelautan lainnya dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan wilayah laut Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implikasi Bakamla dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan NKRI, mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah kelautan NKRI, dan koordinasi Bakamla dengan instansi lain yang memiliki satgas patroli di wilayah kelautan NKRI berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori, diantaranya: Teori lembaga negara, teori kewenangan, dan teori penegakan hukum. Peneliti melakukan penelitian kulitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implikasi Bakamla dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan Indonesia dilaksanakan secara faktual dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengamatan, komando dan pengendalian (Kodal) serta tindakan hukum di atau lewat laut dengan sistem tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) dan alat deteksi dini early warning system (EWS). Terkait kewenangan Bakamla sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah kelautan Indonesia. Koordinasi Bakamla dengan instansi kelautan lainnya dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dengan sistem single agency multy tasks.

Actions (login required)

View Item