Keadilan dan Kepasatian hukum bagi perempuan : Studi hukum atas putusan perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung

Wijayati, Mufliha (2020) Keadilan dan Kepasatian hukum bagi perempuan : Studi hukum atas putusan perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (931kB)
	Text (BAB III) bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB)
	Text (BAB V) bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)

Abstract

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh pengalaman perempuan yang menghadapi beberapa hambatan personal, struktural, dan kultural ketika melakukan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan agama karena alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keterbatasan literasi hukum, persolan psikologi, budaya patriarki, dan tantangan geografis, membuat perempuan sulit untuk mendapatkan keadilan substantif dalam proses perceraiannya, padahal negara menjamin setiap warganya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui proses peradilan. Kajian disertasi ini bertujuan untuk menguraikan pengalaman perempuan korban kekerasan dan proses perceraiannya. Pengalaman perempuan, mulai dari bagaimana menghadapi kekerasan, membawa persoalannya ke pengadilan, menjalani persidangan dan bagaimana putusan pengadilan didapatkannya. Fragmen-fragmen dari pengalaman ini memampukan pembaca untuk melihat bagaimana keadilan dan kepastian hukum diperoleh oleh perempuan yang mengajukan gugatan perceraian karena adanya unsur KDRT. Secara teoretik, kerangka teori yang digunakan adalah keadilan dan kepastian hukum sebagai grand theory, didukung dengan teori hierarki norma hukum (stuffenbau) dan teori penemuan hukum pada middle range theory, sementara pada tataran aplikatif, feminist legal theory dan analisis gender digunakan untuk mendedah teks putusan dan proses berperkaranya. Untuk kepentingan pengumpulan data, observasi dilakukan pada persidangan di dua pengadilan agama Lampung, wawancara informan; perempuan yang mengalami kekerasan, kepala desa, hakim, dan beberapa informan lain yang dianggap dapat memberikan data mengenai fokus kajian. Inventarisasi hukum juga dilakukan terkait produk hukum mengenai perceraian dan KDRT, dan secara spesifik mengkaji putusan di dua Pengadilan Agama Wilayah Lampung: Metro dan Kalianda. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tiga hal; Pertama, secara normatif, pertemuan antara tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dengan UU PKDRT ada pada konteks alasan perceraian. KDRT sebagai alasan perceraian, secara substantif tidak berdampak positif pada kedudukan korban KDRT dalam perkara perceraian. Tidak efektifnya UU PKDRT dalam penyelesaian perkara perceraian terkendala oleh kompetensi absolut Pengadilan Agama, pengetahuan hukum para pihak, dan keinginan untuk menyederhanakan perceraian. Kedua, perempuan yang menggugat cerai berpeluang dianggap nusyuz dan kehilangan hak-hak dalam perceraian. Selain itu, sebagian perempuan dalam persidangan mengalami diskriminasi berupa kekerasan verbal, subordinasi dan stigmatisasi. Dalam putusan, perempuan diposisikan sebagai pihak yang ‘kalah’ dengan hanya mendapat legalitas, bahkan dijatuhi hukuman untuk turut menanggung nafkah anak. Ketiga, dalam perspektif keadilan hukum, proses perceraian di Pengadilan Agama telah memberikan kepastian hukum atas status perceraian dan penegakan keadilan formal-prosedural, namun keadilan substantif yang mempertimbangkan pengalaman khas dan hak-hak perempuan sebagai korban belum mewujud. Disertasi ini berkontribusi pada tiga hal; (1) Literasi baru terhadap konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dan KDRT yang tampak netral, namun dengan pembacaan feminist legal theory peraturan ini berpeluang mendiskriminasi perempuan. (2) Memberi satu jalan baru kepada para hakim untuk lebih sensitif terhadap nilai- nilai keadilan dengan mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosial perempuan; (3) Best practice bahwa masyarakat di dua wilayah penelitian ini masih sangat percaya dengan kepala desa dan tokoh agama yang sebagian besar adalah laki-laki. Maka pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting dan strategis.

Actions (login required)

View Item