Penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Yuliasari, Yosi (2023) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (420kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang bertebtangan dengan hukum atau menimbulkan kerusakan hutan. Diatur dalam Pasal 12 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun dalam kenyataannya jumlah tindak pidana Illegal Logging di kawasan hutan pangandaran ada 8 kasus yang masuk ke Polres selama 2015-2022. Asisten Perhutani (ASPER) Kabupaten Pangandaran menunjukan data pengurangan jumlah tanaman pada tahun 2017 35,42 Ha, pada tahun 2018 35,10 Ha dan pada tahun 2019 sebanyak 34,42 Ha. Berdasarkan inventarisasi, lahan kritis di kabupaten pangandaran hingga kini diperkirakan lebih dari 3,549 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan Pasal 12 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hambatan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Polres Ciamis. Teori tang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan yang terbagi atas teori absolute/pembalasan, teori relatif/tujuan serta teori gabungan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan yuridis empiris yaitu prosesur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Ciamis adalah berupa penindakan (represif), dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan karena tidak terjangkaunya pengawasan karena luas wilayah, faktor masyarakat, minimnya sarana prasarana, proses penyitaan, serta proses lelang yang memerlukan waktu lama, upaya yang dapat dilakukan terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal logging yaitu dengan cara pelaksanaan pencegahan (Preventif) dan tindakan (Represif). Pelaksanaan (Preventif) yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat, melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, penanaman hutan secara intensif dan menyediakan beberapa kendaraan berupa motor trail untuk digunakan dalam patroli. Tindakan (Represif) yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan illegal logging

Actions (login required)

View Item