Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran : Studi Kasus pada Pantai Pangandaran

Setia, Dini (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran : Studi Kasus pada Pantai Pangandaran. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstraks.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru memiliki visi pariwisata yaitu menjadikan pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya patai Pangandaran wajib menampilkan pesona keindahan alam termasuk salah satunya kebersihan pantainya yang bebas dari limbah dan pencemaran. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Pangandaran melalui suatu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) membentuk Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui Peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air laut atau pantai. Sedangkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah terjadinya pencemaran air laut atau pantai akibat limbah domestik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran, faktor pendukung serta penghambat, dan upaya pemerintah menangani hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah perlu adanya implementasi kebijakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu implementasi peraturan daerah. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan (wawancara dan observasi) serta studi pustaka guna mendapatkan data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi peraturan daerah belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pada komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada pelaku usaha termasuk pengelola hotel untuk membuat dokumen lingkungan serta larangan untuk tidak membuang limbah ke laut namun tidak mendapat respon dari pihak pengelola hotel dan minimnya sumberdaya peralatan dalam hal ini yaitu belum adanya sarana pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air limbah disingkat IPAL di Kabupaten Pangandaran. DLHK Kabupaten Pangandaran saling berkoordinasi dalam rangka menjalankan program terkait lingkungan hidup dengan intansi atau Dinas lain dalam hal ini yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sebagai faktor pendukung implementasi. Sedangkan upaya terkait kendala diatas DLHK telah memberi sanksi administratif berupa teguran dengan di keluarkannya Surat Edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA. Tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, limbah yang dihasikan akan terkelola terlebih dulu dan memenuhi baku mutu lingkungan untuk kemudian dibuang ke laut atau pantai.

Actions (login required)

View Item