Analisis putusan pengadilan negeri no. 13/Pdt. G-ecourt/2020/Pn. Bdg tentang penolakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan putusan MA no. 886 K/Pdt/2007 dan BW

Nisa, Fahira Ainun (2023) Analisis putusan pengadilan negeri no. 13/Pdt. G-ecourt/2020/Pn. Bdg tentang penolakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan putusan MA no. 886 K/Pdt/2007 dan BW. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (699kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dua pandangan yang berbeda mengenai penggabungan gugatan Wanpresasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G-ecourt/2020/Pn.Bdg yang menyatakan penggabungan (kumulasi) gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menerima kumulasi gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penggabungan gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-Ecourt/2020/PN. Bdg, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Putusan No. 886 K/Pdt/2007. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak kepada UUD 1945 Pasal 24, serta menggunakan teori kepastian hukum, teori penggabungan gugatan, teori pertimbangan putusan hakim, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai masalah yang teliti dan kemudian diambil kesimpulannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus sebagai proses menganalisis yang ditinjau dari berbagai aspek hukum terhadap kasus putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G-ecourt/2020/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G-ecourt/2020/PN.Bdg berpedoman pada surat gugatan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Akibat hukum dari penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah berupa lahirnya keadaan hukum tertentu, untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan kepastian hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam putusan nomor 13 K/Pdt.G�ecourt/2020/Pn. Bdg posita dalam gugatan telah jelas terpisah antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sesuai dengan pendapat hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 886 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan dan dalam Putusan nomor 13 K/Pdt. G-ecourt/2020/PN. Bdg sudah memenuhi syarat kumulasi gugatan yang dibenarkanmenurut hukum acara perdata yaitu terdapat hubungan erat dan hubungan hukum.

Actions (login required)

View Item