Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain

Sulaeman, Khoirunnisa (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (320kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (365kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (244kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (525kB) | Request a copy

Abstract

Dalam implementasinya, sebagian besar pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnyaian menerapkan akad murabahah bil wakalah, dimana pihak BMT akan mewakilkan pembelian barang kepada anggotanya untuk membeli barang tersebut dan pihak BMT hanya memberikan uangnya saja. Hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar dan menyebabkan anggapan bahwa pembiayaan murabahah sama dengan sistem pinjam-meminjam uang. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan yang ingin penulis peroleh yaitu : 1). Untuk dapat mengetahui implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain, 2). Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain, 3). Untuk dapat mengetahui relevansi implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 111 Tahun 2017 akad murabahah yaitu menjual barang yang menegaskan harga beli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Pembiayaan murabahah terdapat dua skema yaitu murabahah dengan wakalah dan tanpa wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi kemudian akan ditarik kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah sebagian besar menggunakan akad murabahah bil wakalah. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan murabahah ada mekanisme yang harus dilakukan yakni tahap pengajuan, tahap analisa, tahap komite dan yang terakhir tahap akad dan pencairan. Implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Namun masih terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah bil Wakalah. Praktik pembiayaan murabahah seringkali disamakan dengan sistem kredit dibank, padahal kedua hal tersebut berbeda.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pembiayaan; murabahah; wakalah; fatwa
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Bank Islam, Baitul Mal Wat Tamlil
Financial Economics, Finance
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Muamalah
Depositing User: Khoirunnisa Sulaeman
Date Deposited: 21 Jul 2023 03:00
Last Modified: 21 Jul 2023 03:00
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/71811

Actions (login required)

View Item View Item