Analisis Yuridis terhadap mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Kosntitusi oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Nurachman, Muhammad Dinda (2023) Analisis Yuridis terhadap mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Kosntitusi oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan dan peranan hakim konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan perananhakim konstitusi berada pada posisi sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, dalam hal ini posisi hakim konstitusi yang dapat membatalkan produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis pemberhentian hakim MK oleh DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi dari pemberhentian hakim MK oleh DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Sebagai turunannya, menggunakan teori Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai teori menengah(middle theory). Kemudian menggunakan teori tata cara pemberhentian hakim konstitusi sebagai teori aplikatif (applied theory).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian ini bersifat studi pustaka dengan pendekatan penelitian cases study. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan internet serta literatur lain sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan; Pertama, Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi oleh keputusan sidang paripurna DPR bermula dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum, bahwa hakim konstitusi melalui ketua menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya lagi yang tidak mengenal periodisasi kepada masing�masing lembaga pengusul dalam hal ini khususnya Dewan Perwailan Rakyat. Tindak lanjut tersebut dinilai sebagai kesalahan dalam memahami maksud surat yang diberikan MK. Dalam kasus Aswanto ini, MK sama sekali tidak atau belum pernah berkirim surat kepada DPR tentang usia pensiun hakim konstitusi Aswanto, yang menurut ketentuan UU 7/2020 akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2029. Kedua, Akibat hukum yang terjadi dari pemberhentian hakim konstitusi oleh keputusan sidang paripurna DPR tidak sah secara hukum dan melanggar hukum itu sendiri. Pemberhentian yang dilakukan terhadap Aswanto tidak memenuhi kualifikasi yang ada dalam Pasal 23 UU 7/2020 tentang MK mengenai pemberhentian hakim konstitusi.

Actions (login required)

View Item