Analisis keputusan Direksi No: 13/sk/bprs.hikp/viii/2012 tentang pembiayaan Qordhul Hasan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung ditinjau dari fatwa DSN no: 19/dsn.mui/iv/2001

Mumtahaen, Ikmal (2017) Analisis keputusan Direksi No: 13/sk/bprs.hikp/viii/2012 tentang pembiayaan Qordhul Hasan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung ditinjau dari fatwa DSN no: 19/dsn.mui/iv/2001. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (689kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpusataka.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)

Abstract

Salah satu produk penyaluran dana yang bersifat sosial atau akad tabarru adalah akad Qardhul Hasan, yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa imbalan, nasabah hanya mengembalikan pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan yang membawa misi sosial dengan asas tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung (2) Bagaimana dasar pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad Qordhul Hasan khusus untuk nasabah Direksi dan Karyawan saja (3) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS�HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad Qordhul Hasan. Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran, bahwa Qardhul Hasan atau Qardh sebagai pedoman dalam praktik muamalah pada hukum Islam yang bersumber Al-Qur’an dan As-Sunah. Akad Qardhul Hasan dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat akad maupun dalam pelaksanaanya sesuai ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Content Analysis (Analisis Isi) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen, adapun objek yang diteliti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini adalah Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan akad Qardhul Hasan adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi berkas�berkas, dianalisis oleh Sumber Daya Insani dan Direksi langsung, jika disetujui tahap selanjutnya penandatangan akad kemudian pencairan dana. Di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan akad Qardhul Hasan penerapan sekarang bahwa penyaluran dana dikhususkan untuk nasabah Direksi, Karyawan dan keluarga inti karyawan (Suami, Istri dan Anak) saja tetapi tidak untuk nasabah disekitar operasional bank tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan tinjauan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang memerlukan. Dalam keputusan Direksi dinyatakan bahwa BPRS disamping bersifat komersil, ada tujuan membawa misi sosial yaitu pembiayaan pinjaman yaitu akad Qardhul Hasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item