Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor.4 tahun 2020 Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang

Sumarno, Nasrullah Dwi Santiko (2022) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor.4 tahun 2020 Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTAK.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy

Abstract

Pelayanan dalam suatu negara menjadi faktor penting, karena pelayanan adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau masyarakat. Pemerintah dalam hal melaksanakan pelayanan publik mengeluarkan kebijakan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Implementasi kebijakan adalah faktor yang paling penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Pelayanan dapat dikatakan sangat baik apabila sesuai dengan standar pelayanan juga dapat memuaskan pihak yang dilayani yakni pelanggan. Pelayanan publik tidak hanya di tatanan pemerintah pusat saja, namun berlaku di tatanan pemerintah daerah, karena dalam Perda No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 23 ayat (1) menjelaskan pendelegasian kewenangan kepada kepala DMPTSP. Tolak ukur penilaian PTSP itu dapat dikatakan berhasil atau tidak diukur dengan Survei Kepuasan Masyarakat serta sesuai atau tidak dengan standar pelayanan dan SOP. Namun, faktanya pelaksanaan PTSP di DPMPTSP Kabupaten Subang belum terlaksana dengan baik karena pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan SOP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, hambatan, dan upaya yang dilakukan DMPTSP dalam Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penanganan izin usaha di Kabupaten Subang. Untuk mengkaji permasalahan hukum pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan yakni teori pelayanan publik, pelayanan prima, serta prinsip good governance (pemerintahan yang baik), implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris kemudian mengambil jenis data secara normatif kualitatif, dibantu dengan data primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Lalu, data tersebut dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda No.4 tahun 2020 tentang PPTSP di DPMPTSP, belum memenuhi standar pelayanan dan SOP yang berlaku, belum dapat mewujudkan tujuan dari Perda tersebut agar masyarakat memperoleh pelayanan prima. Hambatan pelaksanaan Perda terbagi menjadi dua faktor yakni internal dan eksternal, yaitu regulasi yang terlalu cepat berubah sehingga mengakibatkan kesulitan dalam beradaptasi dengan regulasi baru, lalu perda belum menyeseuaikan dengan regulasi baru malahan masih mengacu terhadap regulasi lama. Fakta dilapangan upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP belum memenuhi standar pelayanan dan SOP, karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan DPMPTSP.

Actions (login required)

View Item