Odik, Odik (2023) Pelaksanaan Isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta” : Studi analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta tahun 2021. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER .pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB 1.pdf Download (265kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan Isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten purwakarta , yaitu faktor- faktor penyebab nikah siri, pertimbangan hukum yang diberikan hakim dan solusi untuk memutus mata rantai praktek nikah siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus (case approach), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan Objeknya adalah putusan penetapan Pengadilan Agama kabupaten purwakarta tentang isbat nikah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama kabupaten purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah tidak tercatat yang diisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama kabupaten purwakarta, sebanyak 100 pasang tahun 2021 semuanya pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun tahun 1974. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memutus perkara isbat nikah umumnya untuk memelihara mashlahat individu dari pelaku nikah siri, yaitu memelihara keturunan. Akibat dari dipermudahnya pelaksanaan isbat nikah menimbulkan mafsadah yang lebih umum, yaitu menghalangi upaya memutus mata rantai praktek nikah siri dan mengurangi kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Menurut kaidah fikih harus didahulukan menghindarkan mafsadah daripada mengambil maslahat. Untuk itu perlu diambil jalan tengah, dengan cara melakukan pembatasan isbat nikah yang tegas sesuai perkembangan zaman, yaitu : pertama nikah siri yang bisa diisbatkan adalah nikah siri yang dilakukan sebelum tahun 2015, sebab sejak tahun 2015 efektif berlaku pernikahan gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik orang miskin maupun orang kaya. Kedua, hakim harus menolak isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan sejak tahun 2015, dan memerintahkan mereka agar melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Ketiga, terhadap anak-anak yang dilahirkan selama nikah siri agar dimohonkan penetapan asal usul anak. Solusi ini bertujuan untuk melahirkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dan pada akhirnya mafsadah terhindarkan dan maslahat keluarga pun terjamin.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Isbat Nikah; Perkawinan tidak tercatat; Kiarapedes |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam Private Law > Domestic Relations, Family Law, Marriage |
| Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Keluarga |
| Depositing User: | Odik Odik |
| Date Deposited: | 10 Aug 2023 00:46 |
| Last Modified: | 10 Aug 2023 00:46 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/73363 |
Actions (login required)
 |
View Item |
