Penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama pembiayaan pemilikan properti : Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor:2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor:220/Pdt.G/2022/PTA.JK

Nuruddin, Amir (2023) Penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama pembiayaan pemilikan properti : Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor:2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor:220/Pdt.G/2022/PTA.JK. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (840kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstract

Penelusuran putusan ekonomi syariah di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mendapati dua putusan terkait pembiayaan properti yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Putusan terkait dengan akad kerjasama yang dilakukan oleh BSI dengan developer guna membangun sebuah properti. Dalam putusan terdapat hal janggal berupa penilaian hakim yang keliru terhadap posisi akad. Adapun tujuan penelitian diantaranya untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Tentang Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama. Dan untuk menguraikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor:220/Pdt.G/2022/PTA.JK Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama. Penelitian berangkat dari pemikiran bahwa putusan hakim merupakan mahkota dari nilai keadilan dan fakta faktual dari sebuah kejadian dan penguasaan hukum. Dalam hal itu pertimbangan hukum yang ada harus runtut dan selaras dengan doktrin terkait perkara yang dipersengketakan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan sebagai objek kajian dan bahan hukum sekunder berupa buku dan hasil penelitian terkait yang dapat mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi atau lebih dikenal studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapat, (1) Pertimbangan hakim dalam memutus didasrkan pada berbagai aturan hukum didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, terdapat perbedaan penilaian diantara dua putusan yaitu berkenaan dengan posisi dan keabsahan akad serta kekuatan pembuktian SHGB; dan (2) Akad kerjasama Nomor BNISy/CFD/3/013/PKS tidaklah berposisi sebagai akad tambahan dari 19 Akad Pembiayaan Murabahah. Adapun beberapa alasannya ialah akad kerjasama memenuhi syarat subyektif dan obyektif dari berdirinya suatu perjanjian; akad kerjasama tidaklah bergantung pada suatu hak dalam akad pembiayaan murabahah; akad kerjasama merupakan alat bagi bank syariah untuk memiliki secara prinsip properti guna menjaga penerapan prinsip syariah di bank syariah; serta akad kerjasama dan akad pembiayaan murabahah berjalan secara paralel.

Actions (login required)

View Item