Perlindungan Hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan atas pelayanan Rumah Sakit dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan : Studi kasus RSUD Karawang

Salsabila, Nisriena (2023) Perlindungan Hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan atas pelayanan Rumah Sakit dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan : Studi kasus RSUD Karawang. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (750kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (917kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

Banyaknya jumlah pengaduan terkait kurang efektifnya pelayanan Rumah Sakit bagi pasien BPJS Kesehatan dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun pada kenyataanya standar pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat masih belum sesuai dengan yang seharusnya, masyarakat masih belum mendapatkan hak nya atas pelayanan rumah sakit padahal pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pasien. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien BPJS atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit., 2) Mengalisis dan mengetahui pertanggungjawaban manajemen rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskritif Analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Empiris yakni. Metode analisis data yang digunakan yakni kualitatif penilitian ini terdiri dri sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjadi prinsip negara Indonesia, dimana setiap orang dalam melakukan segala tindakan harus dilandasi atas dasar hukum termasuk perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini mengunakan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M Hadjon. Adapun Pasal yang menjadi pisau analisis penulis, yaitu pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien peserta BPJS kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, Dengan begitu maka peserta atau pasien BPJS diberi hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diberikan rumah sakit, jika hak mereka tidak terpenuhi. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan pasal 46 Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Maka dari itu pasien dapat mengajukan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kelalaian pihak rumah sakit.

Actions (login required)

View Item