Sanksi KDRT menurut Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta relevansinya dengan Asas Keadilan

Purnamawati, Fitri (2023) Sanksi KDRT menurut Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta relevansinya dengan Asas Keadilan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (493kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (569kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang terjadi dalam keluarga, baik laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki atau bahkan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh masalah kekerasan fisik atau mental, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, ataupun lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019, namun terdapat perbedaan mengenai sanksinya. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetaui ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 2) untuk mengtahui sanksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, 3) untuk mengetahui relevansi konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep keadilan hukum. Menggunakan teori asas keadilan berdasarkan kitab Al-‘Adl al-Ilahi, yang dimana ada empat makna yaitu keadaan sesuatu yang seimbang, persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya dan pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Infomrasi itu dapat diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik yang tercetak atau elektronik. Maka dapat disimpulkan kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 memiliki persamaan yaitu meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Qanun penanganan yang diberikan kepada korban meliputi tiga tahap yaitu ipencegahan, ipelayanan idan iperlindungan, iserta ipemberdayaan idan irehabilitasi. Sanksi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang adalah hukuman pidana penjara atau denda. Hanya saja dalam Qanun Aceh mengatur tentang Restitusi yaitu uang ganti rugi yang diminta korban melalui hakim, berbeda dengan denda yang sudah jelas diatur dalam suatu peraturan. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 memenuhi konsep keadilan Murthadha Muthahhari mengenai empat aspek yaitu yang pertama Keadaan sesuatu yang seimbang, kedua persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, ketiga pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang menerimanya, dan keempat Pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi, sedangkan Qanun sendiri mengembalikan kepada Undang-undang mengenai sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana tidak mencantumkan tentang sanksi, hanya saja dikembalikan kepada korban apakah kasus perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Actions (login required)

View Item